penghitungan suara selesai caleg minta uang kembali

Perilaku Caleg Gagal

BELAKANGAN ini, tingkah tidak tak terpuji yang ditunjukkan oleh calon anggota legislatif (Caleg) yang gagal meraih suara dalam Pemilu Legislatif 2014 meruyak di mana-mana. Nyaris terjadi di hampir seluruh penjuru negeri ini.

Hasil penghitungan suara secara resmi belum diumumkan. Namun, berdasarkan hitung cepat atau data-data yang diperoleh dari saksi-saksi usai penghitungan suara di kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), para caleg sudah bisa mengetahui perolehan suaranya masing-masing.

Perolehan suara itulah yang kemudian memicu perilaku tak terpuji itu. Di Aceh Selatan, ada caleg yang meminta kembali uang yang mereka berikan kepada pemilih. Sementara di Aceh Utara seorang caleg meminta kembali bola voli yang diberikan kepada pemuda gampong (desa). Di wilayah lain negeri ini, ada pula caleg yang menutup ruas jalan yang memanfaatkan tanah miliknya.

Semua tindakan ini dikarenakan mereka tidak meraih suara seperti diinginkan. Mereka berharap, berbagai pemberian, kemudahan, atau fasilitas yang diberikan kepada masyarakat atau pemilih itu berbalik menjadi sumber suara bagi mereka. Fakta yang kontras dengan harapan itulah yang kemudian membuat para caleg ini berbuat tak patut tersebut.

Tindakan tak lazim ini, sesungguhnya, akhirnya membuka kondisi perpolitikan di negeri ini, terutama dalam upaya meraih atau mempertahankan kekuasaan. Tindakan ini membuka tabir motif sebagian para caleg yang gagal. Selain itu, juga mengungkap perilaku rakyat sebagai pemilih.

Ungkapan “ambil uangnya, jangan pilih orangnya” seakan terkonfirmasi jelas oleh tindakan caleg yang meminta kembali berbagai pemberian tersebut. Sebagian caleg sendiri, pada akhirnya, tak bisa membantah bahwa mereka juga menghalalkan segala cara untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan.

Kondisi ini tentu memilukan. Betapa tidak. Misalnya, dari sisi para caleg. Mereka berkompetisi untuk meraih kekuasaan guna menjalankan, menyelenggarakan, kekuasaan negara, yang menurut Ramlan Surbakti adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.

Dengan cara dan polah seperti terungkap di atas, bisakah mereka mewujudkan kebaikan bersama tersebut? Tidakkah saat meraih kekuasaan kelak dengan cara seperti itu justru pada akhirnya mereka hanya akan berbuat untuk kepentingan diri atau kelompoknya sendiri?

Kondisi bangsa dan negara kita masih akan terus-menerus menghadapi tantangan berat saat ini dan masa mendatang. Negara membutuhkan kerja keras dari sosok-sosok penyelenggara negara yang mumpuni dan terutama berkarakter terpuji. Tentu, kalau mereka terpilih, bisa kita bayangkan bagaimana wajah negara dan bangsa ini.

Perilaku para caleg itu juga memperlihatkan bagaimana rekrutmen para kader oleh partai politik. Perekrutan belum dilakukan secara terencana, terukur dan matang, kalau kita segan mengatakan secara asal-asalan. Terkesan pula bahwa penempatan mereka sebagai caleg hanya demi mengisi daftar calon tetap (DCT).

Jadi, belum terlihat adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol terhadap para kadernya. Tidak tergambar adanya sosok pejuang, pekerja keras, berani dan tabah menghadapi tantangan—bahkan sebuah kekalahan. Gambaran umum bahwa politisi itu adalah seorang ideolog sekaligus idealis runtuh di tangan para caleg pragmatis dan oportunis seperti ini.

Kita berharap hal ini menjadi pelajaran bagi parpol. Fenomena seperti ini harus menyadarkan kita bahwa tak sedikit orang-orang tak bertanggung jawab yang berusaha menjadi penguasa negara atau daerah. Parpol wajib mengeliminir kader seperti ini. Mereka tak patut mengemban visi mulia parpol.

Fenomena ini juga menjadi pelajaran bagi masyarakat. Kita beruntung mereka ini tak terpilih. Karenanya, kita harus menjadikan hasil sekaligus polah caleg yang tak bertanggung jawab ini sebagai sarana seleksi. Kita tidak perlu memilih mereka. Kelak, bila perlu, ajukan protes kepada parpol yang masih mengusung kader bersangkutan atau kader-kader oportunis dan pragmatis lainnya.

Hanya dengan cara demikian kita bisa memperbaiki wajah penyelenggaraan kekuasaan negara menjadi bersih dari korupsi, kolusi atau nepotisme. Artinya, harapan kita untuk menjadi sejahtera kian terbuka.